uu 14 tahun 2008. UU 14 Tahun 2008_(Keterbukaan_Informasi_Publik) UU NO 1 - 2010 - Perki Standar Layanan Informasi Publik Peraturan-KI-Nomor-2-Tahun-2010 Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Perki_No. uu 14 tahun 2008

 
UU 14 Tahun 2008_(Keterbukaan_Informasi_Publik) UU NO 1 - 2010 - Perki Standar Layanan Informasi Publik Peraturan-KI-Nomor-2-Tahun-2010 Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Perki_Nouu 14 tahun 2008  14

Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua. pp 61 Tahun 2010 Keterbukaan Informasi Publik Tentang Tentang Ten tang Belanja Tentang 5. Unduh file pdf UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan(Berita Negara. Merencanakan pembelajaran; Melaksanakan proses pembelajaran yang. Mahkamah Pelayaran Kementerian PerhubunganDHendianto-BiroHukum BPK-RI/5/26/2008 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL. Undang-Undang No. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Lebih jauh, jika ancaman tersebut melalui media elektronik, pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan UU No. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004; 3. Pengurangan. UU No. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-undang (UU) NO. 3 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya. Menurut Husnul Chotimah (2008), pengertian guru adalah orang yang memfasilitasi proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. 14, LN. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional; d. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Judul. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di. 14. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN 4. Pembinaan kearsipan: pengawasan kearsipan 5. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi2. NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 14. 1 September 17, 2007 2:42 am. UU sapu jagat ini telah berlaku sejak di undangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 186. [1] Kebebasan pers di Indonesia dilandasi oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang melindungi kebebasan penggunaan berbagai media dalam hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan. UU_2007_28. NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK I. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Namun ada beberapa poin perubahan terkait pajak penghasilan yang. 19 Tahun 2016; UU No. 3 Mengimpun dan menyebarluaskan Informasi yang meliputi jenisUntuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, lihat di sini. U. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . UNDANG-UNDANG NO. KETENTUAN UMUM 2. Pasal 46 ayat (3) huruf c yang berbunyi “promosi rokok yang memperagakan wujud rokok” UU No. perpustakaan@gmail. 15. 14. 1. UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik. Undang-undang (UU) tentang Guru dan Dosen. Pengertian Badan Publik Dalam Bab I Tentang Ketentuan Umum pasal 1 UU RI No. UU 36 2008. Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. Tipe Dokumen. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi. Informasi Hukum ESDMUU RI No. 4247, LL SETNEG : 23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah undang-undang yang mengatur tentang definisi, larangan, sanksi, dan penegakan hukum terkait pornografi di Indonesia. 14/2008, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Komisi Informasi. 3, dikunjungi pada tanggal 4 April 2019. 14 Tahun 2008. 109, TLN NO. Penelitian ini mengambil rumusan masalah: Bagaimana politik hukum Undang-Undang No. UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU No. 2. Undang-undang (UU) No. 23 tahun 2006 Tentang administrasi k ndudukan Menyatakan bawah informasi dan data tersebut di atas dari point 1 s/d 13 disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi public dalam golongan. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. Download. Berdasarkan UU tersebut, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh. Share This Post: Facebook. 1. 8. 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan. UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat,. 19 Tahun 2008 Surat Berharga Syariah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Kementerian Komunikasi dan Informatika. UU Nomor 43 Tahun 2009 dan PP Nomor 28 Tahun 2012 Kompetensi Khusus: 1. E. Jaringanlnternet PENCATATAN DAN PENDATAAN: - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy KETERIKATAN: PERINGATAN:Yuk simak pembahasan berikut. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta. UU 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disingkat UU KIP yang rencananya diterapkan tahun 2010, dilatarbelakangi dari bergulirnya reformasi dalam negara dan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good. - 14 - Pasal 11 SKN sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 berfungsi untuk: a. +62-21-3483-3060 / publikasi. UU 25 Tahun 2009 3. 14 tahun 2008 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 (UU/2005/14) (2005) tentang Guru dan Dosen. 9 Tahun 2014; No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Peraturan Perundang-undangan. Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420); 5. U. 4174. 14, LN. 19, TLN No. 6 PERIODE SURVEI Pastikan Anda segera mengisi SPI 2022 begitu Anda mendapatkan blast undangan Juli –Oktober 2022 PANDUAN PENGISIAN KUESIONER RESPONDEN INTERNAL FrontierAnggi L Wicaksana. Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan. 74 Tahun 2008 tentang Guru,yakni :. 2010 No. Pasal 20 UU No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,. Judul. Regulasi Undang - Undang UU No 14 Tahun 2008. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Pasal 17 J UU No. 1. Hukum – Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) atau UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; ketiga, bersifat ketat dan terbatas. Dalam undang undang PPh, Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP merupakan jumlah penghasilan dari wajib pajak perorangan yang tidak dikenai PPh 21. Mengingat amanat Undang-Undang tersebut, maka pada tanggal 20 Agustus 2010 telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagaiman kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku efektif tanggal 30 April 2010. Pasal 13NOMOR 36 TAHUN 2008. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 14: Jenis / Bentuk Peraturan: Undang-undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat. E. DHendianto-BiroHukum BPK-RI/5/26/2008 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 13 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Pasal 38 ayat (1) UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) T. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 (UU/2008/44) (2008) tentang Pornografi. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. Isi. UU 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara diundangkan di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta pada tanggal 14 November 2008. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15 Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 dibayar tepat waktu sebesar Rp 40. - 4 - 14. Atribusi . Tipe Dokumen. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Penataan Ruang 34. Keterbukaan informasi berfungsi untuk mengawal kinerja negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. No. STATUS PERATURAN. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran,. 000. Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak Cipta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Diubah dengan : Permen PAN & RB No. NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia,. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor. Pengaturan tersebut diperlukan agar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan sebagaimana . 14 Tahun 2008; UU No. 85/PMK. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I UU No. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Badan: Indonesia. Peraturan Konsolidasi. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. PER/05/M. 2008. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;Pasal 17 I UU No. PUTUSAN. 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 269/MENKES/ PE R/111/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10 Mengungkap data pribadi PN Melanggar HAM Mengungkap data. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemenuhan hak keterbukaan informasi publik serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak keterbukaan informasi publik. rtf Author:Amar Putusan:1. Pasal 14 (1) Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana. keterbukaan informasi publik. SUBJEK PILIHAN. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK . KETENTUAN UMUM 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. NOMOR 2691MENKES/PER/lll/2008 TENTANG REKAM MED'S MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu mengatur kembali. Pembinaan kearsipan: perlindungan dan penyelamatan arsip 4. Metode penelitian yang digunakan. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Informasi merupakan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia; Keterbukaan informasi. 14 tahun 2008 mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib membuka informasi publik kecuali yang ditutup sesuai dengan . Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Belum Tersedia. Dalam ketentuan lanjutan itulah banyak persoalan muncul. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 15. 14. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan c. UU 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;Undang-undang (UU) No. Menim bang : a. Undang-undang ini mengatur mengenai pokok-pokok berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu,. UU 14 Tahun 2008_(Keterbukaan_Informasi_Publik) UU NO 1 - 2010 - Perki Standar Layanan Informasi Publik Peraturan-KI-Nomor-2-Tahun-2010 Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Perki_No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) 14: Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi) Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 14 tahun 2008 mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib membuka informasi publik kecuali yang ditutup sesuai dengan .